Pandeglang, SiRekan
Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang, Dewi Setiani dan Iing Andri Supriadi, Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Pandeglang menyampaikan sikap resmi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah, Sabtu (1/3/2026).
Sebagai organisasi pelajar yang bergerak di bidang kaderisasi, keagamaan, pendidikan, dan sosial dengan ideologi Ahlussunnah wal Jama’ah, PC IPNU–IPPNU Pandeglang menilai keberhasilan pemerintah daerah tidak cukup diukur dari pembangunan fisik maupun seremoni program. Keberhasilan, menurut mereka, harus dilihat dari sejauh mana kebijakan mampu berpihak kepada masyarakat kecil, seperti petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM, serta pedagang kecil.
Mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp2,64 triliun, PC IPNU–IPPNU Pandeglang menyoroti dominasi belanja pegawai yang mencapai 44,91 persen atau sekitar Rp1,2 triliun dari total anggaran.
Sementara itu, belanja pembangunan dan infrastruktur dinilai masih terbatas. Belanja kesehatan dan pendidikan, menurut mereka, masih diprioritaskan untuk memenuhi ketentuan mandatory spending.
Berdasarkan data struktur belanja daerah Pandeglang periode 2025–2026, total belanja APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp2.641.753.111.671. Belanja pegawai menjadi komponen terbesar dengan porsi sekitar 44,91 persen. Adapun belanja infrastruktur masih berada di kisaran 17,99 persen (data 2025), atau masih jauh di bawah target ideal sebesar 40 persen. Selain itu, APBD tahun 2025 juga tercatat mengalami penurunan sekitar 4,85 hingga 5,06 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yang berdampak pada pengurangan belanja daerah.
Ketua PC IPNU Pandeglang menyampaikan bahwa kritik tersebut lahir dari kepedulian organisasi terhadap pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Ia menilai janji-janji kampanye harus diwujudkan secara nyata, terutama dalam menjawab berbagai keluhan masyarakat.
Menurutnya, satu tahun masa kepemimpinan merupakan waktu yang cukup untuk menunjukkan keberpihakan kebijakan secara konkret kepada rakyat.
“Satu tahun bukan waktu yang singkat. Ini perlu menjadi bahan refleksi bersama untuk melihat sejauh mana kepedulian dan keberpihakan Dewi–Iing kepada masyarakat. Hal itu bisa dinilai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penanganan kemiskinan, dan pengangguran,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila lima sektor tersebut telah terpenuhi dan manfaatnya dirasakan masyarakat, maka kepemimpinan Dewi–Iing dapat dikatakan berhasil. Namun jika sebaliknya, maka perlu dilakukan evaluasi yang serius.
Menurutnya, hingga kini masih banyak keluhan masyarakat terkait kondisi jalan rusak, tingginya angka putus sekolah, serta persoalan pengangguran.
“Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan jalan rusak. Ada pula anak-anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi, dan persoalan pengangguran yang masih cukup tinggi,” lanjutnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat, PC IPNU–IPPNU Pandeglang menyampaikan beberapa sikap dan rekomendasi kepada pemerintah daerah, di antaranya:
- Mendesak Pemerintah Kabupaten Pandeglang mempublikasikan laporan kinerja satu tahun berbasis indikator kuantitatif yang dapat diuji secara publik.
- Meningkatkan alokasi belanja pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan di Kabupaten Pandeglang.
- Meningkatkan kualitas dan fasilitas pendidikan di wilayah Kabupaten Pandeglang.
- Segera menindaklanjuti penanganan daerah terdampak bencana, seperti kerusakan jembatan dan infrastruktur lainnya.
- Mendorong bupati dan wakil bupati untuk menjalankan fungsi, tugas, serta visi-misi pemerintahan secara maksimal.
PC IPNU–IPPNU Pandeglang berharap pemerintah daerah dapat menjadikan kritik tersebut sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat.
Kontributor: Fadhlan Rahmana Prasetyo
Editor: Achmad Subakti
