Lewati ke konten
Ruang tumbuh, berkarya, dan berkhidmat bagi pelajar. Dapatkan informasi terbaru seputar Kongres XXI IPNU → @officialkongres_26

Opini

Kongres IPNU-IPPNU dan Tanggung Jawab Melahirkan Pelajar yang Terpelajar

Pendidikan semestinya tidak hanya membuat seseorang mampu menyelesaikan soal ujian, memperoleh ijazah, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Lebih dari itu, pendidikan seharusnya membentuk manusia yang mampu berpikir, memahami persoalan, dan mengambil sikap berdasarkan pengetahuan. Sebab, menjadi pelajar dan menjadi manusia terpelajar sesungguhnya merupakan dua hal yang tidak selalu berjalan beriringan.

Kita hidup pada masa ketika akses terhadap pendidikan dan informasi semakin terbuka. Anak-anak dapat mengenyam pendidikan hingga jenjang menengah, bahkan perguruan tinggi. Buku dapat diperoleh dalam bentuk digital, pengetahuan tersedia dalam genggaman, dan berbagai sumber pembelajaran bisa diakses tanpa harus mendatangi perpustakaan. Namun, kemudahan tersebut belum tentu berbanding lurus dengan kualitas keterpelajaran generasi muda.

Persoalan kemampuan membaca dan berhitung, misalnya, masih menjadi tantangan dalam dunia pendidikan Indonesia. Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2025 yang dirilis Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menunjukkan bahwa hanya 27 persen siswa Indonesia berusia 15 tahun mencapai kompetensi minimum dalam membaca. Sementara itu, pada bidang matematika, angkanya hanya 17 persen. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pendidikan tidak cukup diselesaikan dengan memastikan anak-anak berada di ruang kelas. Ada pekerjaan yang lebih mendasar, yakni memastikan mereka benar-benar memperoleh kemampuan untuk memahami pengetahuan dan menggunakannya dalam kehidupan.

Tentu, angka tersebut tidak berarti bahwa seluruh pelajar Indonesia tidak mampu membaca atau berhitung. PISA mengukur kemampuan menerapkan pengetahuan dalam konteks tertentu, bukan sekadar kemampuan mengenali huruf atau melakukan operasi hitung sederhana. Namun, data itu cukup menjadi pengingat bahwa keberhasilan pendidikan tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya peserta didik yang bersekolah. Kita perlu bertanya lebih jauh: setelah bertahun-tahun mengikuti pendidikan, sejauh mana seseorang berkembang menjadi manusia yang mampu berpikir secara mandiri?

Di sinilah pentingnya membedakan antara pelajar dan manusia terpelajar. Pelajar merupakan identitas seseorang yang sedang menempuh proses pendidikan. Sementara itu, keterpelajaran berkaitan dengan kualitas pengetahuan, cara berpikir, sikap, dan kepekaan seseorang terhadap kehidupan. Seseorang bisa saja memiliki ijazah, tetapi belum terbiasa membaca secara mendalam. Bisa mengakses banyak informasi, tetapi kesulitan membedakan fakta dan opini. Bahkan, mampu berbicara panjang lebar, tetapi belum tentu sanggup menyusun argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pandangan ini sejalan dengan pengertian literasi yang dikembangkan UNESCO. Literasi tidak lagi dipahami sebatas kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Ia mencakup kemampuan mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, menciptakan, serta mengomunikasikan informasi dalam berbagai konteks kehidupan. Dengan demikian, orang yang literat bukan sekadar orang yang mampu membaca tulisan, melainkan juga mampu memahami makna dan menggunakan pengetahuan secara tepat.

Keterpelajaran, dengan demikian, tidak cukup ditandai oleh tingginya pendidikan formal. Ia tumbuh melalui kebiasaan membaca, keberanian bertanya, kesediaan mendengarkan pendapat berbeda, kemampuan menguji informasi, dan kemauan untuk terus belajar. Orang terpelajar bukanlah orang yang merasa mengetahui segala sesuatu, melainkan mereka yang menyadari keterbatasan pengetahuannya dan bersedia memperbaikinya.

Persoalan ini semestinya menjadi perhatian organisasi pelajar, termasuk Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU). Apalagi, kedua organisasi tersebut akan menyelenggarakan Kongres XXI IPNU dan Kongres XX IPPNU pada 26–30 November 2026 di Pondok Pesantren Darul Amanah, Kendal, Jawa Tengah. Forum tertinggi organisasi ini tidak semestinya hanya menjadi ruang pergantian kepemimpinan dan perumusan program kerja. Lebih dari itu, kongres harus menjadi momentum untuk mempertanyakan kembali apa yang hendak dilahirkan oleh organisasi pelajar.

Melampaui Kesibukan Organisasi
Dalam kehidupan organisasi, keberhasilan sering kali terlihat dari banyaknya kegiatan, besarnya jumlah peserta, lengkapnya struktur kepengurusan, dan tertibnya administrasi. Ukuran-ukuran tersebut tentu penting. Namun, ada pertanyaan yang tidak kalah mendasar: apakah seluruh aktivitas itu benar-benar membuat kader semakin berpengetahuan?

Organisasi pelajar tidak boleh terjebak dalam kesibukan yang justru menjauhkan anggotanya dari tujuan belajar. Rapat demi rapat dapat terlaksana, kegiatan demi kegiatan dapat diselenggarakan, dan jabatan demi jabatan dapat diperebutkan. Akan tetapi, apabila semua itu tidak disertai pertumbuhan kapasitas intelektual, organisasi berisiko hanya melahirkan orang-orang yang pandai mengelola kegiatan, tetapi kurang memiliki kedalaman pemikiran.

Persoalan budaya membaca di kalangan mahasiswa juga patut menjadi bahan refleksi. Penelitian Sukci dan Fitriati (2025) terhadap 327 mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta menemukan bahwa hanya 38 persen responden yang mengaku memiliki kebiasaan membaca. Sebanyak 51 persen lainnya tidak yakin memiliki kebiasaan membaca karena aktivitas membaca mereka lebih banyak dilakukan ketika mendapat tugas. Penelitian ini memang terbatas pada satu lingkungan perguruan tinggi, sehingga tidak dapat mewakili seluruh mahasiswa Indonesia. Namun, temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan di lingkungan pendidikan tinggi tidak otomatis membentuk kebiasaan membaca yang kuat.

Lebih jauh, penelitian Pujiastuti dan rekan-rekannya (2025) mengenai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri Indonesia menemukan adanya hubungan positif antara minat membaca teks akademik dan kemampuan berpikir kritis. Penelitian tersebut juga menemukan hubungan negatif antara kecanduan internet dan kemampuan berpikir kritis dalam kelompok responden yang diteliti. Temuan ini mengingatkan kita bahwa persoalan membaca bukan sekadar urusan banyak atau sedikitnya buku yang diselesaikan. Ia berkaitan dengan kemampuan seseorang mengolah informasi, menyusun penalaran, dan memahami persoalan secara lebih mendalam.

Bukan berarti kemampuan organisatoris tidak penting. Justru, kemampuan mengelola organisasi merupakan salah satu ruang pembelajaran yang berharga. Namun, kecakapan memimpin rapat seharusnya berjalan beriringan dengan kemampuan membaca persoalan. Keberanian berbicara di depan forum semestinya disertai kesanggupan menyusun argumentasi. Demikian pula kemampuan menyusun program kerja harus didasarkan pada pemahaman terhadap kebutuhan anggota dan masyarakat.

Di sinilah kaderisasi perlu dipahami secara lebih luas. Kaderisasi bukan sekadar proses memberikan materi, menyelenggarakan pelatihan, atau menuntaskan jenjang pendidikan formal organisasi. Kaderisasi harus menjadi proses pembentukan manusia yang memiliki pengetahuan, karakter, tanggung jawab, dan kepekaan sosial.

IPNU-IPPNU semestinya menjadi ruang tempat pelajar menemukan kegembiraan dalam belajar. Ranting, komisariat, anak cabang, hingga cabang perlu menghadirkan kebiasaan intelektual yang hidup. Membaca buku, menulis, berdiskusi, melakukan kajian, dan membicarakan persoalan masyarakat seharusnya tidak menjadi kegiatan tambahan yang hanya muncul ketika ada program kerja. Semua itu perlu menjadi budaya organisasi.

Sebab, tradisi intelektual tidak lahir dari satu seminar atau pelatihan menulis. Ia tumbuh dari kebiasaan yang terus dipelihara. Tidak semua kader harus menjadi akademisi atau penulis, tetapi setiap kader seharusnya memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan memperluas pengetahuannya.

Kongres dan Tanggung Jawab Keterpelajaran
Kongres XXI IPNU dan XX IPPNU memiliki posisi strategis untuk menentukan arah gerakan organisasi pada periode mendatang. Karena itu, pembahasan mengenai penguatan kaderisasi semestinya tidak berhenti pada persoalan regenerasi struktural. Ada dimensi lain yang perlu mendapatkan perhatian, yakni bagaimana organisasi membangun kualitas intelektual kader dan menjadikan tradisi belajar sebagai bagian dari identitasnya.

Pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya bagaimana memperbanyak kader, melainkan bagaimana memastikan setiap kader memperoleh ruang untuk berkembang. Bukan hanya bagaimana memperkuat struktur organisasi, melainkan bagaimana menjadikan setiap struktur sebagai lingkungan belajar. Bukan hanya bagaimana menghasilkan pemimpin yang mampu mengelola organisasi, melainkan bagaimana membentuk pemimpin yang memiliki keluasan wawasan dan kedalaman pemikiran.

Gagasan tersebut tentu membutuhkan kebijakan yang konkret. Gerakan literasi, misalnya, tidak cukup diwujudkan melalui lomba menulis atau seminar yang berlangsung sesekali. Organisasi perlu membangun ekosistem belajar yang berkelanjutan melalui komunitas baca, diskusi rutin, penerbitan karya kader, pelatihan riset sederhana, dan pendampingan penulisan. Program-program tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing tingkatan agar tidak berhenti sebagai instruksi administratif dari pimpinan di atasnya.

Selain itu, organisasi perlu memperluas makna literasi. Kemampuan membaca teks harus berjalan bersama kemampuan membaca realitas. Kader perlu diajak memahami persoalan pendidikan, kemiskinan, lingkungan, kebudayaan, hingga perkembangan teknologi. Dengan demikian, pengetahuan tidak hanya menjadi sesuatu yang disimpan dalam pikiran, tetapi juga menjadi bekal untuk mengambil bagian dalam kehidupan masyarakat.

Gagasan Paulo Freire tentang pendidikan kritis dapat menjadi pijakan untuk memahami hal tersebut. Freire mengingatkan bahwa pendidikan tidak seharusnya berhenti pada kemampuan membaca kata-kata, tetapi juga harus mengembangkan kemampuan membaca dunia. Artinya, seseorang tidak cukup hanya memahami teks, tetapi perlu mampu mengenali realitas sosial, memahami persoalan di sekitarnya, dan mengambil bagian dalam perubahan.

Dalam tradisi Nahdlatul Ulama, pengetahuan tidak seharusnya dipisahkan dari adab dan kemaslahatan. Kecerdasan perlu disertai kerendahan hati, keberanian berpikir perlu diimbangi tanggung jawab, dan kebebasan berpendapat harus berjalan bersama penghormatan terhadap sesama. Karena itu, manusia terpelajar yang hendak dibentuk IPNU-IPPNU bukan sekadar manusia yang banyak membaca, melainkan manusia yang mampu menggunakan pengetahuannya secara bijaksana.

Pada akhirnya, identitas sebagai organisasi pelajar mengandung tanggung jawab yang tidak ringan. IPNU-IPPNU tidak cukup hanya menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang berstatus pelajar. Organisasi ini harus ikut memastikan bahwa para anggotanya benar-benar tumbuh menjadi manusia yang terpelajar.

Kongres boleh melahirkan pemimpin baru, merumuskan program baru, dan menetapkan arah gerakan baru. Namun, semua itu akan kehilangan makna apabila tidak disertai komitmen untuk membangun generasi yang lebih berpengetahuan.

Sebab, pelajar harusnya terpelajar. Dan organisasi pelajar seharusnya menjadi salah satu tempat paling subur bagi tumbuhnya manusia yang gemar belajar, berani berpikir, santun dalam bersikap, serta memiliki kepedulian terhadap kehidupan bersama.

Penulis: Achmad Subakti, Tim Jurnalistik PP IPNU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *