CBP-KPP: Jangan Biarkan Sejarah Besar Berakhir sebagai Atribut

SiRekan, Oktober seharusnya tidak hanya menjadi bulan yang dipenuhi unggahan ucapan hari lahir, foto seragam, apel, dan seremoni organisasi. Ada bagian dari sejarah IPNU-IPPNU yang semestinya kembali kita bicarakan, tetapi justru kerap luput dari perhatian sebagian kadernya sendiri. Bagian itu adalah Corps Brigade Pembangunan (CBP) dan Korps Pelajar Putri (KPP). Keduanya lahir bukan semata-mata untuk melengkapi struktur organisasi, melainkan membawa semangat kebangsaan dan tanggung jawab sosial yang lebih luas. Kehadirannya menjadi bukti bahwa sejak awal IPNU-IPPNU tidak hanya ingin dikenal sebagai organisasi pelajar di lingkungan Nahdlatul Ulama, tetapi juga ingin mengambil bagian dalam perjalanan bangsa.

Jika kita bersedia menengok kembali sejarah, kelahiran CBP tidak bisa dilepaskan dari situasi politik Indonesia pada masa Konfrontasi Indonesia-Malaysia atau yang dikenal dengan istilah Ganyang Malaysia. Saat itu, Presiden Soekarno menyerukan perlawanan terhadap apa yang dipandang sebagai bentuk imperialisme di kawasan Asia Tenggara. Asnawi Latif, yang ketika itu berada dalam jajaran Pimpinan Pusat IPNU, merespons situasi tersebut dengan membentuk Sukarelawan Pelajar. Barisan inilah yang kemudian menjadi embrio lahirnya Corps Brigade Pembangunan dan ditetapkan dalam Konferensi Besar IPNU di Pekalongan pada Oktober 1964. Sementara itu, KPP juga lahir pada momentum Oktober 1964. Artinya, sejak awal terdapat semangat kebangsaan, keberanian mengambil tanggung jawab, dan kesadaran bahwa pelajar tidak seharusnya hanya menjadi penonton ketika bangsanya menghadapi persoalan.

Mungkin bagi sebagian orang, membicarakan sejarah tersebut terdengar terlalu jauh dari kebutuhan organisasi hari ini. Namun, justru di situlah letak persoalannya. Sejarah tidak seharusnya hanya menjadi cerita yang diulang setiap peringatan hari lahir, apalagi sekadar materi hafalan dalam pendidikan dan pelatihan. Sejarah semestinya menjadi tolok ukur untuk menilai apakah kita masih berjalan dengan semangat yang sama atau justru perlahan kehilangan arah. Jika dahulu pelajar berani mengambil bagian dalam persoalan bangsa, lalu apa yang sedang kita perjuangkan hari ini selain mempertahankan nama, seragam, dan jabatan?

Saya melihat ada persoalan yang perlu kita akui bersama. Di sejumlah tingkatan, peran CBP-KPP hari ini terasa semakin tidak mendapatkan ruang sebagaimana mestinya. Bahkan, terkadang keberadaannya seolah hanya dibutuhkan ketika organisasi memerlukan barisan pengamanan, pengondisian kegiatan, atau sekadar pelengkap dokumentasi acara. Padahal, jika dilihat lebih jauh, CBP-KPP memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada itu. Bidang sosial kemanusiaan, lingkungan hidup, kebencanaan, bela negara, pengembangan kapasitas kader, hingga pengabdian masyarakat merupakan ruang aktualisasi nyata yang dapat dikembangkan.

Saya tidak sedang mengatakan bahwa seluruh CBP-KPP di Indonesia mengalami keadaan yang sama. Masih banyak kader dan kepengurusan yang bergerak, bekerja, serta berusaha menjaga marwah lembaga ini dengan segala keterbatasannya. Namun, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap persoalan koordinasi, komunikasi, arah gerak, dan kebijakan yang terkadang justru membuat kader di bawah kehilangan kepastian. Ada jarak antara semangat kader di tingkat akar rumput dan keputusan yang seharusnya menjadi pegangan bersama.

Persoalan ini semakin terasa ketika kebijakan strategis yang menyangkut keberlangsungan lembaga tidak memperoleh kejelasan sebagaimana diharapkan kader. Bahkan, hal-hal yang tampaknya sederhana, seperti kepastian penggunaan identitas dan atribut resmi dalam momentum hari lahir, dapat menjadi persoalan ketika tidak disertai komunikasi dan keputusan yang mudah diakses. Barangkali bagi sebagian orang, hal tersebut bukan persoalan besar. Namun, bagi kader di daerah yang berusaha menjaga identitas lembaga, kepastian semacam itu merupakan bentuk penghargaan terhadap kerja dan keberadaan mereka. Jika urusan komunikasi dan kebijakan saja masih terasa berjarak, bagaimana kita hendak berbicara tentang pengembangan lembaga dalam skala nasional?

Saya ingin mengingatkan bahwa DKN bukan sekadar posisi tertinggi dalam struktur koordinasi yang tugasnya selesai setelah nama-nama ditetapkan. Ada tanggung jawab untuk memastikan setiap tingkatan memiliki arah gerak, memperoleh pendampingan, dan mempunyai ruang untuk berkembang. Jangan sampai DKN hanya terlihat ketika ada agenda nasional, tetapi kehilangan kehadirannya saat kader di bawah membutuhkan kepastian, arahan, dan jawaban. Kepemimpinan tidak cukup diukur dari seberapa lengkap struktur yang berhasil dibentuk, tetapi dari sejauh mana struktur tersebut mampu menghidupkan gerakan.

Kita juga perlu berhenti menempatkan CBP-KPP sebagai lembaga yang hanya bertugas membantu kebutuhan teknis IPNU-IPPNU. Hubungan keduanya bukan hubungan yang seharusnya saling meniadakan, apalagi menciptakan jarak. CBP-KPP memang bagian dari keluarga besar IPNU-IPPNU, tetapi memiliki ruang pengabdian dan bidang garap yang dapat memperluas jangkauan organisasi. Justru melalui gerakan sosial, pendidikan kebangsaan, kepedulian lingkungan, respons kemanusiaan, dan pengembangan keterampilan, CBP-KPP dapat menjadi salah satu jalan agar IPNU-IPPNU tetap relevan dengan persoalan pelajar dan masyarakat hari ini.

Sebab, tantangan pelajar sekarang tidak cukup dijawab hanya dengan banyaknya kader yang hadir dalam forum formal. Kita berhadapan dengan persoalan lingkungan, krisis kepedulian sosial, rendahnya literasi kebangsaan, persoalan kesehatan mental, bencana, hingga perubahan pola interaksi generasi muda. Semua itu membutuhkan kader yang tidak hanya pandai berbicara tentang organisasi, tetapi juga memiliki keterampilan, keberanian, kepekaan, dan kemampuan mengambil tindakan. Di sinilah seharusnya CBP-KPP menemukan kembali ruang pengabdiannya.

Saya tidak ingin panggilan Komandan hanya menjadi pemanis dalam setiap forum organisasi. Di balik panggilan tersebut terdapat tuntutan untuk memimpin, berpikir, bekerja, dan bertanggung jawab. Begitu pula seragam yang kita kenakan. Jangan sampai ia hanya menjadi identitas yang membanggakan ketika dipakai, tetapi kehilangan makna ketika masyarakat membutuhkan kehadiran kita. Menjadi bagian dari CBP-KPP seharusnya menumbuhkan keberanian untuk memulai sesuatu, bahkan ketika belum banyak orang yang bersedia berjalan bersama.

Mungkin yang dibutuhkan hari ini bukan sekadar pergantian nama, penambahan struktur, atau serangkaian seremoni baru. Kita membutuhkan keberanian untuk mengevaluasi, membuka ruang komunikasi, memperjelas kebijakan, memperkuat koordinasi dari pusat hingga ranting, serta memberikan kepercayaan kepada kader untuk mengembangkan potensi dan programnya. DKN perlu hadir sebagai ruang yang menyatukan gagasan, bukan sekadar tempat berakhirnya aspirasi. Kader di bawah juga harus diberi kesempatan untuk menyampaikan kritik, menawarkan gagasan, dan ikut menentukan arah gerak lembaga.

Saya percaya, CBP-KPP tidak pernah benar-benar kehabisan kader yang memiliki semangat untuk bergerak. Yang terkadang hilang justru ruang, kepercayaan, dan kesempatan untuk mengubah semangat itu menjadi kerja nyata. Kita tidak kekurangan orang yang ingin mengabdi, tetapi jangan sampai terlalu banyak orang akhirnya memilih diam karena merasa gagasannya tidak lagi memiliki tempat.

Pada akhirnya, Oktober bukan hanya tentang memperingati kapan CBP-KPP dilahirkan, tetapi juga tentang mempertanyakan untuk apa lembaga ini masih dipertahankan. Jangan sampai kita begitu sibuk merawat sejarah hingga lupa meneruskan perjuangannya. Sebab, lembaga yang besar bukanlah lembaga yang paling sering disebut dalam sambutan, melainkan lembaga yang keberadaannya benar-benar dirasakan oleh kader, organisasi, dan masyarakat.

Jika hari ini masih ada yang bersedia memikirkan, mengkritik, merawat, bahkan menawarkan gagasan untuk menghidupkan kembali CBP-KPP, jangan buru-buru menganggapnya sebagai suara yang berlebihan. Bisa jadi, dari kegelisahan semacam itulah sebuah gerakan baru dimulai. Sebab, panggilan Komandan bukanlah gelar untuk merasa lebih tinggi daripada yang lain, melainkan kesediaan untuk berdiri paling awal ketika sesuatu harus dimulai dan tetap bertahan ketika perjuangan mulai terasa berat.

Kita tidak sedang meminta CBP-KPP dihormati karena sejarahnya. Kita sedang meminta agar sejarah itu tidak dikhianati oleh ketidakpedulian kita hari ini

Penulis: Moh.Reno Nur Renata
Editor: Ikbar Zakariya