Batang Hari, SiRekan
Aliansi Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Mahasiswa Batang Hari, yang di dalamnya tergabung Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), mendesak Pemerintah Kabupaten Batang Hari segera membayar gaji pekerja yang tertunda hampir tujuh bulan. Desakan ini muncul setelah surat permohonan audiensi dikirim kepada Bupati Batang Hari pada Rabu (16/7/2025), namun hingga kini belum ada tanggapan. Penundaan ini dinilai telah memicu kesulitan ekonomi dan sosial bagi masyarakat yang terdampak.
Aliansi tersebut menilai, langkah pemerintah yang mencicil gaji pekerja tidak menyelesaikan masalah.
“Mencicil gaji para pekerja ibarat gali lubang tutup lubang dan berpotensi terus berulang jika tidak ada kepastian pelunasan penuh,” kata Armansah, perwakilan aliansi, Jumat (1/8/2025).
Ia menambahkan, keterlambatan gaji membuat ekonomi keluarga para pekerja kian tertekan. “Banyak anak menunggak biaya sekolah dan kuliah, bahkan terancam putus pendidikan. Hutang menumpuk, kebutuhan rumah tangga tak terpenuhi semua ini karena hak mereka belum dibayarkan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Salim Salikin. Ia menilai persoalan tunda salur gaji bukan lagi sebatas isu administratif, tetapi telah menjadi beban psikologis dan sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat. “Kami menuntut langkah nyata, bukan sekadar klarifikasi,” katanya.
Aliansi IPNU-HMI menegaskan siap menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar pada 17 Agustus 2025 jika pemerintah daerah tidak segera menuntaskan persoalan ini. “Aksi nanti bukan hanya untuk memperingati kemerdekaan, tetapi menjemput kemerdekaan sejati bagi masyarakat Batang Hari dari kegelisahan dan ketidakpastian,” ujar Armansah.
Kontributor: Sidqy Arizni
Editor: Ikbar Zakariya
