Berita
Jelang Kongres XXI IPNU, Kejelasan Posisi Komisariat Perguruan Tinggi Jadi Sorotan
Lombok Tengah, SiRekan
Pembina Pimpinan Komisariat (PK) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Universitas Qamarul Huda Badaruddin (Uniqhba), Budi Risqi Saputra, menyoroti kejelasan posisi dan fungsi (poksi) PK IPNU Perguruan Tinggi menjelang Kongres XXI IPNU. Menurutnya, forum permusyawaratan tertinggi organisasi tersebut perlu menghasilkan kebijakan yang menjawab kebutuhan kader di lingkungan kampus.
Selama ini, PK IPNU Perguruan Tinggi memiliki peran strategis sebagai basis kaderisasi intelektual pelajar Nahdlatul Ulama (NU) di lingkungan kampus. Namun, dalam praktiknya, kader komisariat kerap menghadapi dilema antara identitas struktural sebagai organisasi pelajar dan dinamika gerakan di perguruan tinggi yang menuntut pendekatan kritis, progresif, serta adaptif terhadap kehidupan mahasiswa.
Budi menilai kegelisahan tersebut merupakan persoalan mendasar yang perlu dijawab dalam Kongres IPNU. Menurutnya, kongres tidak boleh sekadar menjadi ruang pergantian kepemimpinan dan kompromi elite, tetapi harus melahirkan keputusan strategis yang berdampak hingga tingkat akar rumput.
“Kongres IPNU tidak boleh hanya berhenti pada seremoni suksesi kepemimpinan atau kompromi elite pusat. Bagi kami di akar rumput perguruan tinggi, Kongres kali ini harus menjawab satu pertanyaan fundamental: mau dibawa ke mana posisi dan fungsi PK IPNU Perguruan Tinggi ke depan? Tanpa garis demarkasi peran yang tegas dan kebijakan yang membumi, komisariat kampus akan terus berada di ruang abu-abu,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (20/11/2026).
Ia juga menyoroti kebijakan dan program kerja organisasi yang cenderung seragam sehingga belum sepenuhnya menjawab kebutuhan kaderisasi di lingkungan akademik. Kondisi tersebut, lanjutnya, diperparah dengan belum meratanya akses pendampingan dan dukungan struktural bagi komisariat perguruan tinggi, terutama di luar Pulau Jawa.
Padahal, kaderisasi di lingkungan kampus membutuhkan pendekatan khusus yang berorientasi pada penguatan tradisi riset, literasi kritis, diskursus ilmiah, advokasi, dan kepemimpinan mahasiswa.
Atas dasar itu, Budi menyampaikan empat hal yang perlu menjadi perhatian dalam Kongres IPNU. Pertama, penegasan posisi dan fungsi PK IPNU Perguruan Tinggi melalui perumusan regulasi serta pedoman organisasi yang jelas. Langkah ini diperlukan agar komisariat memiliki arah gerakan yang tegas dan tidak mengalami tumpang tindih peran.
Kedua, reformulasi kurikulum kaderisasi berbasis akademik dan riset. Ia mendorong penyusunan sistem serta modul kaderisasi khusus perguruan tinggi yang relevan dengan lingkungan akademik, termasuk penguatan literasi kritis, tradisi riset, dan kepemimpinan mahasiswa.
Ketiga, desentralisasi kebijakan dan pemerataan dukungan struktural. Menurutnya, tata kelola organisasi perlu lebih inklusif melalui pemerataan program, pendampingan, serta fasilitasi bagi seluruh PK IPNU Perguruan Tinggi, termasuk di wilayah luar Pulau Jawa.
Keempat, pelibatan kader komisariat dalam perumusan kebijakan strategis. Ia menilai delegasi dan kader PK Perguruan Tinggi perlu terlibat aktif dalam sidang-sidang komisi kongres, terutama yang membahas organisasi, kaderisasi, dan rekomendasi.
Melalui momentum kongres tersebut, Budi berharap kepemimpinan baru IPNU mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan kader di perguruan tinggi. Ia menginginkan transformasi organisasi yang tidak hanya kuat secara administratif, tetapi juga mampu menjadi pusat gerakan intelektual muda NU yang progresif, mandiri, dan relevan dengan perkembangan zaman.
“Harapan terbesar kami, pasca-Kongres nanti tidak ada lagi kader komisariat perguruan tinggi yang merasa berjalan sendirian atau gamang terhadap identitas geraknya. Kami ingin PK IPNU Perguruan Tinggi berdiri tegak sebagai laboratorium gagasan, ruang dialektika yang sehat, sekaligus jembatan pengabdian nyata mahasiswa NU bagi masyarakat dan bangsa,” pungkasnya.
Kontributor: Gigih Agayansa
Editor: Achmad Subakti

Leave a Reply